#REGULASI KETENAGAKERJAAN

Kami memiliki 173 berita tentang regulasi ketenagakerjaan

SETARA beberkan 10 isu prioritas bisnis dan HAM di Indonesia pada 2026

SETARA Institute, organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pemajuan prinsip bisnis dan hak asasi manusia (HAM), membeberkan 10 ...

Wamenaker minta perusahaan konsisten jalankan norma ketenagakerjaan

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor meminta perusahaan konsisten melaksanakan kepatuhan norma ...

Menaker: Penguatan aspek kesehatan untuk cegah kecelakaan kerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai aspek kesehatan kerja sangat penting untuk diperkuat demi mencegah risiko ...

BPJS-K dan Kejati Malut perkuat kolaborasi untuk perlindungan pekerja Malut secara menyluruh

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi dan Maluku, Mintje Wattu, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor ...

Menaker ungkap kinerja K3 nasional masih miliki tantangan serius

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) nasional masih memiliki ...

Wamenaker: Dukungan pemda penting dalam kebijakan pengupahan

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menilai dukungan pemerintah daerah (pemda) penting dalam kebijakan ...

Komnas HAM: 2026, pemenuhan-penegakan HAM harus terus digaungkan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan memasuki tahun 2026, upaya pemenuhan dan penegakan HAM yang semakin ...

Wamenaker: Sistem bagi hasil transportasi daring harus transparan

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan sistem bagi hasil antara perusahaan dan pengemudi harus ...

Menaker tegaskan inisiatif strategistingkatkan sistem K3 nasional

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ...

Setahun Prabowo, kebijakan sumur minyak rakyat bangun ekonomi daerah

Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi DPP Partai Golkar La Ode Safiul Akbar menilai kebijakan sumur minyak rakyat ...